TUGAS
PEREKONOMIAN INDONESIA(SOFTSKILL)
DISUSUN OLEH :
ANIS PRATIWI DININGRUM (21214281)
1EB34
UNIVERSITAS GUNADARMA
2014/2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ilmu ekonomi muncul
karena ketidak seimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan
alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kenyataan ini mendorong manusia untuk
melakukan pilhan-pilihan penggunaan sumber daya yang dimilikinya.
Sistem perekonomian
Indonesia sudah terjadi pada awal peradaban manusia. Orang-orang sudah
melakukan kegiatan ekonomi dalam hal produksi, hanya untuk memenuhi kebutuhan
sendiri atau kelompoknya saja. Dengan kata lain saat itu orang-orang belum
terlalu berpikir untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk pihak lain atau dengan
orang yang tidak di kenal. Walaupun orang-orang itu harus berhubungan untuk
memperoleh barang lain itu di sebut dengan barter, untuk kepentingan
masing-masing orang. Barter mempunyai arti perdagangan dengan jalan tukar
menukar barang.
Dengan semakin
bertambahnya jumlah manusia beserta kebutuhannya maka sangat di perlukan sistem
perekonomian yang bisa mengatur dan merencanakan. Supaya sistem perekonomian
lebih teratur dan terencana. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari ilmu
ekonomi secara lebih mendalam agar dapat menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari. Karena apapun yang kita kerjakan tidak akan lepas dari masalah
ekonomi.
Dalam ilmu ekonomi
terdapat banyak hal yang perlu dipelajari, diantaranya adalah produk nasional
bruto. Hal tersebut sangat penting untuk dipelajari karena kita dapat
mengetahui tingkat pertumbuhan suatu negara dengan perhitungan produk nasional
bruto. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan melewati tahap-tahap tertentu sebelum mencapai tingkat yang
tertinggi. Pembangunan ekonomi juga harus ditandai dengan perubahan dalam
struktur sosial dan sikap mental masyarakat.
1.2 Rumusan Masalah
1.
Apa yang kalian ketahui tentang system ekonomi Indonesia?
2.
Bagaimana sejarah ekonomi Indonesia pada setiap priode pemerintahan orla,
orba dan reformasi?
3.
Apa yang kalian ketahui tentang PDB?
4.
Apa saja factor-faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia?
1.3 Tujuan Masalah
1.
Untuk mengetahui system ekonomi Indonesia
2.
Untuk mengetahui sejarah ekonomi Indonesia
3.
Untuk mengetahui PDB pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi
4.
Untuk mngetahui factor-faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi
Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sistem Ekonomi Indonesia
2.1.1 Pengertian
Sistem
Sistem merupakan suatu “organisasi besar” yang menjalin
berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan
tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa masyarakat,
untuk suatu sistem sosial, makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem
kehidupan atau sistem lingkungan, barang atau alat, untuk suatu peralatan,
data, atau kumpulan fakta, untuk suatu sistem informasi atau bahkan kombinasi
dari subjek-objek tersebut.
Keserasian
hubungan antarsubjek termasuk syarat sebuah sistem untuk mencapai tujuan
tertentu. Keserasian itulah yang dijadikan petunjuk dapat dijalankan sehingga
tercapainya tujuan yang diinginkan oleh sistemnya. Guna membentuk dan
memelihara keserasian tersebut perlu ada kaidah atau norma yang harus dipatuhi
oleh subjek yang ada dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain. Kaidah atau
norma bisa berupa aturan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis
untuk suatu sistem yang menjalin hubungan satu sama lain.
2.1.2
Sistem Ekonomi dan Sistem Politik
Sistem
ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi
antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsure manusia sebagai subjek, barang-barang
ekonomi sebagai objek dan seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya
dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksudkan meliputi lembaga-lembaga
ekonomi formal maupun informal, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum atau
peraturan perekonomian serta kaidah atau norma lain yang dipilih atau diterima
oleh masyarakat.
Dalam
perangkat kelembagaan terdapat kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat yang
diterapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan
sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan. Dan sebuah sistem ekonomi sesungguhnya
merupakan salah satu unsure dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat dan
juga termasuk bagian dari kesatuan ideology kehidupan bermayrakat di suatu
Negara. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu disebuah Negara akan berjalan
mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.
Benang
merah hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik adalah, sbb :
1.
Liberalisme (liberal) dengan Komunisme (komunis), konteksnya adalah
ideology politik.
2.
Demokrasi (demokratis) dengan Otokrasi (otoriter), konteksnya adalah
rejim pemerintahan (cara pemerintah).
3.
Egalitarianism (egaliter) dengan Etatisme (etatis), konteksnya adalah
penyelenggaraan kenegaraan.
4.
Desentralisme (desentralistis) dengan Sentralisme (sentralistis),
konteksnya adalah struktur birokrasi.
5.
Kapitalisme (kapitalis) dengan Sosialime (sosialis), konteksnya adalah
ideology ekonomi.
6.
Mekanisme Pasar dengan Perencanaan Terpusat, konteksnya adalah
pengelolaan ekonomi.
Sistem
ekonomi suatu Negara bersifat khas, sehingga dapat dibedakan dari sistem yang
berlaku atau diterapkan di Negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan, yakni
:
a.
Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.
b.
Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk
menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
c.
Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan
kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
2.1.3
Kapitalisme dan Sosialisme
Sistem
ekonomi kapitalisme mengakui pemilikan individual atas sumber daya,
sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi dan terdapat keleluasaan bagi orang
perorangan dalam memiliki sumberdaya. Kompetisi antarindividu dalam memenuhi
kebutuhan hidup, persaingan antarbadan usaha dalam mengejar keuntungan sangat
dihargai. Tidak adanya kekangan atau batasan bagi orang perorang dalam menerima
imbalan atas perstasi kerjanya. Prinsip keadilan yang dianut “setiap orang
menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya”. Campur tangan pemerintah
sangat minim. Pemerintah sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian.
Sistem ekonomi sosialisme adalah sebaliknya. Sumber
daya ekonomo atau faktor produksi diklaim sebagai milik Negara. Lebih
menekankan kebersamaan masyarakat dalam menajalankan dan memajukan perkonomian.
Imbalan yang diterima pada orang perorang didasarkan pada kebutuhan, bukan
bedasarkan jasa yang dicurahkan. Prinsip keadilan yang dianut “setiap orang
menerima imbalan yang sama”. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Pemerintah
yang menenrukan dan merencanakan 3 persoalan pokok ekonomi, yaitu :
- What, apa yang diproduksi?
- How, bagaimana memproduksinya
- For Whom, untuk siapa diproduksi?
Sistem ekonomi campuran diterapkan oleh Negara berkembang
atau Negara dunia ketiga. Yang diantaranya cukup konsisten meramu resep
campuran, yang berarti kadar kapitalismenya selalu tinggi dan bobor
sosialismenya senantiasa lebih besar.
2.1.4
Persaingan Terkendali
Dari
sistem kepemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, dinyatakan
bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah kapitalistik. Tetapi ada pula yang
mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis. Jadi, secara
konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalis dan bukan juga
sosialis. Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan, baik antarindividu
maupun antarbadan usaha, tidak dikekang. Berkenaan dengan kompetisi
antarindividu, pemerintah tidak membatasi pilihan orang dalam memasuki bidang
pendidikan/keahlian yang diminati.
Sehubungan
dengan persaingan antarbadan usaha , tidak terdapat rintangan bagi suatu
perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun dalam menghindari
persaingan tak sehat dalam pasar barang tertentu sudah jenuh, pemerintah
mengendalikannya dengan membuka prioritas bidang usaha termasuk prioritas
lokasi usaha. Pengendalian yang dimaksud adalah dengan mengumumkan Daftar
Negatif Investasi (DNI). Dalam menerima imbalan atas prestasi kerja juga tidak
ada kekangan. Sangat terbuka peluang bagi setiap pekerja/pemodal untuk
mendapatkan imbalan melebihi dari sekadar kebutuhan. Pemerintah justru mengatur
ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi standar kebutuhan hidup
minimum yang layak.
Kadar
Kapitalisme dan Sosialisme
Unsure-unsur kapitalisme dan
sosialisme terkandung dalam perngorganisasian ekonomi Indonesia. Ada 2
pendekatan untuk melihat kadar masing-masing sistem tersebut, dengan :
- Pendekatan Faktual-Struktural yakni menelaah peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perkonomian.
- Pendekatan Sejarah yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa siorganisasikan dari waktu ke waktu.
Untuk
mengatur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan
factual-struktural, digunakan Kesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan :
Y
= C + I + G + (X – M)
Dalam
mengunakan rumus diatas dirinci menurut pengunaan atau sector pelakunya.
Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan
pendekatan pengeluaran.
2.2 Sejarah Ekonomi Indonesia
2.2.1Masa Pra Kolonialisme
Sejarah
Indonesia sebelum masuknya kolonialisme asing terutama Eropa, adalah sejarah
migrasi yang memiliki karakter atau sifat utama berupa perang dan penaklukan
satu suku bangsa atau bangsa terhadap suku bangsa atau bangsa lainnya. Pada
periode yang kita kenal sebagai zaman pra sejarah, maka dapat diketemukan bahwa
wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia, telah menjadi tujuan
migrasi suku bangsa yang berasal dari wilayah lain. 2000 atau 3000 sebelum
Masehi, suku bangsa Mohn Kmer dari daratan Tiongkok bermigrasi di Indonesia
karena terdesaknya posisi mereka akibat berkecamuknya perang antar suku.
Kedatangan
mereka dalam rangka mendapatkan wilayah baru, dan hal tersebut berarti mereka
harus menaklukan suku bangsa lain yang telah berdiam lebih dulu di Indonesia.
Karena mereka memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi berupa alat kerja
dan perkakas produksi serta perang yang lebih maju, maka upaya penaklukan
berjalan dengan lancar. Selain menguasai wilayah baru, mereka juga menjadikan
suku bangsa yang dikalahkanya sebagai budak. Pada perkembangannya,
bangsa-bangsa lain yang lebih maju peradabannya, datang ke Indonesia, mula-mula
sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan dagang mereka, dan kemudian
berkembang menjadi upaya yang lebih terorganisasi untuk penguasaan wilayah,
hasil bumi maupun jalur perdagangan. Seperti misalnya kedatangan suku bangsa
Dravida dari daratan India -yang sedang mengalami puncak kejayaan masa
perbudakan di negeri asalnya- , berhasil mendirikan kekuasaan di beberapa
tempat seperti Sumatra dan Kalimantan.
Mereka
memperkenalkan pengorganisasian kekuasaan dan politik secara lebih terpusat
dalam bentuk berdirinya kerajaan kerajaan Hindu dan Budha. Berdirinya
kerajaan-kerajaan tersebut juga menandai zaman keemasan dari masa kepemilikan
budak di Nusantara yang puncaknya terjadi pada periode kekuasaan kerajaan
Majapahit. Seiring dengan perkembangan perdagangan, maka juga terjadi emigrasi
dari para saudagar dan pedagang dari daratan Arab yang kemudian mendirikan
kerajaan-kerajaan Islam baru di daerah pesisir pantai untuk melakukan
penguasaan atas bandar-bandar perdagangan. Berdirinya kerajaan Islam telah
mendesak kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha ke daerah pedalaman, dan mulai
memperkenalkan sistem bercocok tanam atau pertanian yang lebih maju dari
sebelumnya berupa pembangunan irigasi dan perbaikan teknik pertanian, menandai
mulai berkembangnya zaman feudalisme. Pendatang dari Cina juga banyak
berdatangan terutama dengan maksud mengembangkan perdagangan seperti misalnya
ekspedisi kapal dagang Cina di bawah pimpinan Laksamana Ceng Hong yang mendarat
di Semarang. Pada masa ini juga sudah berlangsung migrasi orang-orang Jawa ke
semenanjung Malaya yang singgah di Malaysia dan Singapura untuk bekerja
sementara waktu guna mengumpulkan uang agar bisa melanjutkan perjalanan ke
Mekah dalam rangka ziarah agama. Demikian juga orang-orang di pulau Sangir
Talaud yang bermigrasi ke Mindano (Pilipina Selatan) karena letaknya yang
sangat dekat secara geografis.
Dari
catatan sejarah yang sangat ringkas tersebut, maka kita dapat menemukan
beberapa ciri dari gerakan migrasi awal yang berlangsung di masa-masa tersebut.
Pertama, wilayah Nusantara menjadi tujuan migrasi besar-besaran dari berbagai
suku bangsa lain di luar wilayah nusantara. Sekalipun pada saat itu belum
dikenal batas-batas negara, tetapi sudah terdapat migrasi yang bersifat
internasional mengingat suku-suku bangsa pendatang berasal dari daerah yang
sangat jauh letaknya. Kedua, motif atau alasan terjadinya migrasi pertama-tama
adalah ekonomi (pencarian wilayah baru untuk tinggal dan hidup, penguasaan
sumber-sumber ekonomi dan jalur perdagangan) dan realisasi hal tersebut
menuntut adanya kekuasaan politik dan penyebaran kebudayaan pendukung. Ketiga,
proses migrasi tersebut ditandai dengan berlangsungnya perang dan penaklukan,
cara-cara yang paling vulgar dalam sejarah umat manusia. Keempat, migrasi juga
telah mendorong perkembangan sistem yang lebih maju dari masa sebelumnya
seperti pengenalan organisasi kekuasaan yang menjadi cikal bakal negara (state)
dan juga sistem pertanian.
2.2.2 Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal
v Pengertian
Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah
sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian
besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan
produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.
Sistem perekonomian/tata ekonomi
liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan
kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti
memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Dalam perekonomian liberal kapitalis
setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua
orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan
bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas.
v Sejarah dan perkembangannya
Sistem ekonomi liberal kapitalis lebih bersifat
memberikan kebabasan kepada individu/swasta dalam menguasai sumber daya yang
bermuara pada kepentingan masing-masing individu untuk mendapatkan keuntungan
pribadi sebesar-besarnya. Hal tersebut tidak terlepas dari berkembangnya paham
individualisme dan rasionalisme pada zaman kelahiran kembali kebudayaan Eropa (renaisance)
pada sekitar abad pertengahan (abad ke-XVI). Yang dimaksud dengan kelahiran
kembali kebudayaan Eropa adalah pertemuan kembali dengan filsafat Yunani yang
dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan modern setelah berlangsungnya Perang
Salib pada abad XII – XV. Cepat diterimanya kebudayaan Yunani oleh ilmuwan
Eropa tidak terlepas dari suasana masa itu, dimana Gereja mempunyai kekuasaan
yang dominan sehingga berhak memutuskan sesuatu itu benar atau salah. Hal
tersebut mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif diluar Gereja. Dalam
hal ini filsafat Yunani yang mengajarkan bahwa rasio merupakan otoritas
tertinggi dalam menentukan kebenaran, sangat cocok dengan kebutuhan ilmuwan Eropa
waktu itu.
Pengaruh gerakan reformasi terus
bergulir, sehingga mendorong munculnya gerakan pencerahan (enlightenment)
yang mencakup pembaruan ilmu pengetahuan, termasuk perbaikan ekonomi yang
dimulai sekitar abad XVII-XVIII. Salah satu hasilnya adalah masyarakat liberal
kapitalis.
Namun gerakan pencerahan tersebut juga
membawa dampak negatif. Munculnya semangat liberal kapitalis membawa dampak
negatif yang mencapai puncaknya pada abad ke-XIX, antara lain eksploitasi
buruh, dan penguasaan kekuatan ekonomi oleh individu. Kondisi ini yang
mendorong dilakukannya koreksi lanjutan terhadap sistem politik dan ekonomi,
misalnya pembagian kekuasaan, diberlakukannya undang-undang anti monopoli, dan
hak buruh untuk mendapatkan tunjangan dan mendirikan serikat buruh.
a. Sistem liberal kapitalis
awal/klasik.
Sistem ekonomi liberal kapitalis klasik berlangsung
sekitar abad ke-XVII sampai menjelang abad ke-XX, dimana individu/swasta
mempunyai kebebasan penguasaan sumber daya maupun pengusaan ekonomi dengan
tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk mencapai kepentingan individu
tersebut, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai ekses negatif diantaranya
eksploitasi buruh dan penguasaan kekuatan ekonomi. Untuk masa sekarang, sitem
liberal kapitalis awal/klasik telah ditinggalkan.
b. Sistem liberal kapitalis modern.
Sistem ekonomi liberal kapitalis modern adalah sistem
ekonomi liberal kapitalis yang telah disempurnakan. Beberapa unsur
penyempurnaan yang paling mencolok adalah diterimanya peran pemerintah dalam pengelolaan
perekonomian. Pentingnya peranan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai
pengawas jalannya perekonomian. Selain itu, kebebasan individu juga dibatasi
melalui pemberlakuan berbagai peraturan, diantaranya undang-undang anti
monopoli (Antitrust Law). Nasib pekerja juga sudah mulai diperhatikan
dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang melindungi hak asasi buruh
sebagai manusia. Serikat buruh juga diijinkan berdiri dan memperjuangkan nasib
para pekerja. Dalam sistem liberal kapilalis modern tidak semua aset produktif
boleh dimiliki individu terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat
banyak, pembatasannya dilakukan berdasarkan undang-undang atau
peraturan-peraturan. Untuk menghindari perbedaan kepemilikan yang mencolok,
maka diberlakukan pajak progresif misalnya pajak barang mewah.
Negara-negara
yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalis modern antara lain :
1) Di benua Amerika, antara lain Amerika
Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador, Kanada, Maksiko,
Paraguay, Peru dan Venezuela.
2) Di benua Eropa, sebagian
besar menganut sistem ini antara lain Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia,
Cekoslovakia, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Polandia,
Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris.
3) Di benua Asia, antara lain India,
Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, Turki,
Malaysia, Singapura.
4) Kepulauan Oceania, antara lain
Australia dan Selandia Baru.
5) Di benua Afrika, sistem ekonomi ini
terbilang masih baru. Negara yang menganut antara lain Mesir, Senegal,
Afrika Selatan.
v Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal kapitalis antara
lain :
a. Masyarakat diberi kebebasan dalam
memiliki sumber-sumber produksi.
b. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara
langsung dalam kegiatan ekonomi.
c. Masyarakat terbagi menjadi dua
golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja
(buruh).
d. Timbul persaingan dalam masyarakat,
terutama dalam mencari keuntungan.
e. Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan
pasar.
f. Pasar merupakan dasar setiap
tindakan ekonom.
g. Biasanya barang-barang produksi yang
dihasilkan bermutu tinggi.
v Keuntungan dan Kelemahan.sistem ekonomi
liberal kapitalis
a. Keuntungan :
1) Menumbuhkan inisiatif dan kerasi
masyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu
perintah dari pemerintah.
2) Setiap individu bebas
memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong
partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
3) Timbul persaingan
semangat untuk maju dari masyarakat.
4) Mengahsilkan
barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar
masyarakat.
5) Efisiensi dan
efektifitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari
keuntungan.
b. Kelemahan :
1) Terjadinya persaingan bebas yang tidak
sehat.
2) Masyarakat yang kaya
semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
3) Banyak terjadinya
monopoli masyarakat.
4) Banyak terjadinya gejolak
dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
5) Pemerataan pendapatan
sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.
2.2.3 Ekonomi Perang
Masa Pendudukan Jepang
Pada
jaman pendudukan Jepang kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita. Lemahnya
ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami
kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi
menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi
perang. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah merehabilitasi prasarana
ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi dan komunikasi. Selanjutnya
Jepang menyita seluruh kekayaan musuh dan dijadikan hak milik Jepang, seperti
perkebunan-perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan,
telekomunikasi dan lainlain. Hal ini dilakukan karena pasukan Jepang dalam
melakukan serangan ke luar negaranya tidak membawa perbekalan makanan Kebijakan
ekonomi pemerintah pendudukan Jepang diprioritaskan untuk kepentingan perang.
Perkebunan kopi, teh dan tembakau yang dianggap sebagai barang kenikmatan dan
kurang bermanfaat bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman penghasil
bahan makanan dana tanaman jarak untuk pelumas.
Pola
ekonomi perang yang dilancarakan oleh Tokyo dilaksanakan secara konsekuen dalam
wilayah yang diduduki oleh angkatan perangnya. Setiap lingkungan daerah harus
melaksanakan autarki (berdiri di atas kaki sendiri), yang disesuaikan dengan
situasi perang. Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki, Sumatra atas 3
lingkungan dan daerah Minseifu (daerah yang diperintah Angkatan Laut Jepang)
dibagi atas 3 lingkungan autarki. Karena dengan sistem desentralisasi maka Jawa
merupakan bagian daripada “Lingkungan
Kemakmuran Bersama Asia
Timur Raya” mempunyai dua tugas, yakni:
memenuhi
kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan,
mengusahakan produksi
barang- barang untuk kepentingan perang.
Seluruh
kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan Jepang untuk biaya perang. Bahan makanan
dihimpun dari rakyat untuk persediaan prajurit Jepang seharihari, bahkan juga
untuk keperluan perang jangka panjang. Beberapa tindakan Jepang dalam memeras
sumber daya alam dengan cara-cara berikut ini :
Petani
wajib menyetorkan hasil panen berupa padi dan jagung untuk keperluan konsumsi
militer Jepang. Hal ini mengakibatkan rakyat menderita kelaparan.
Penebangan
hutan secara besar-besaran untuk keperluan industri alat-alat perang, misalnya
kayu jati untuk membuat tangkai senjata. Pemusnahan hutan ini mengakibatkan
banjir dan erosi yang sangat merugikan para petani. Di samping itu erosi dapat
mengurangi kesuburan tanah.
Perkebunan-perkebunan
yang tidak ada kaitannya dengan keperluan perang dimusnahkan, misalnya
perkebunan tembakau di Sumatera. Selanjutnya petani diwajibkan menanam pohon
jarak karena biji jarak dijadikan minyak pelumas mesin pesawat terbang.
Akibatnya petani kehilangan lahan pertanian dan kehilangan waktu mengerjakan
sawah. Sedangkan untuk perkebunan-perkebunan kina, tebu, dan karet tidak
dimusnahkan karena tanaman ini bermanfaat untuk kepentingan perang.
Penyerahan
ternak sapi, kerbau dan lain-lain bagi pemilik ternak. Kemudian ternak dipotong
secara besar-besaran untuk keperluan konsumsi tentara Jepang. Hal ini
mengakibatkan hewan-hewan berkurang padahal diperlukan untuk pertanian, yakni
untuk membajak. Dengan dua tugas inilah maka serta kekayaan pulau Jawa menjadi
korban dari sistem ekonomi perang pemerintah pendudukan Jepang.
Cara
yang ditempuh untuk pengerahan tenaga Romusha ini dengan bujukan, tetapi
apabila tidak berhasil dengan cara paksa. Untuk menarik simpati penduduk,
Jepang mengatakan bahwa Romusha adalah pahlawan pekerja yang dihormati atau
prajurit ekonomi. Mereka digambarkan sebagai orang yang sedang menunaikan tugas
sucinya untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Sedangkan panitia pengerah
Romusha disebut Romukyokai. Di samping rakyat, bagi para pamong praja dan
pegawai rendahan juga melakukan kerja bakti sukarela yang disebut Kinrohoshi.
Pemimpin-pemimpin Indonesia membantu pemerintah Jepang dalam kegiatan Romusha
ini. Bung Karno memberi contoh berkinrohonsi (kerja bakti), Bung Hatta memimpin
Badan Pembantu Prajurit Pekerja atau Romusha. Ali Sastroamijoyo, S.H.
mempelopori pembaktian barang-barang perhiasan rakyat untuk membantu biaya
perang Jepang.
Akibat
dari Romusha ini jumlah pria di kampung-kampung semakin menipis, banyak
pekerjaan desa yang terbengkelai, ribuan rakyat tidak kembali lagi ke
kampungnya, karena mati atau dibunuh oleh Jepang. Coba bandingkan dengan rodi
pada jaman penjajahan Belanda! Untuk mengawasi penduduk atas terlaksananya
gerakan-gerakan Jepang maka dibentuklah tonarigumi (rukun tetangga) sampai ke
pelosok pelosok pedesaan. Dengan demikian sumber daya manusia rakyat Indonesia
khususnya di Jawa dimanfaatkan secara kejam untuk kepentingan Jepang. Akibat
dari tekanan politik, ekonomi, sosial maupun kultural ini menjadikan mental
bangsa Indonesia mengalami ketakutan dan kecemasan.
2.2.4 Ekonomi Indonesia setiap priode pemerintahan Orde
Lama, Orde Baru, dan Reformasi
1. Pemerintahan Orde Lama
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah
tokok-tokoh negara saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat
bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok.
Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya
mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan
cita-cita tolong menolong adalah koperasi, namun bukan berarti semua kegiatan
ekonomi harus dilakukan secara koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro
Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang
dicita-citakan adalah semacam ekonomi campuran. Namun demikian dalam proses
perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi yang baru, dinamakan
sebagai Sistem Ekonomi Pancasila, yang didalamnya mengandung unsur
pentinga yang disebut Demokrasi Ekonomi.
Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan yang akan
mencerminkan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka
menurut UUD’45, sistem perekonomian Indonesia tercermin dalam pasal-pasal 23,
27, 33. Dan 34.
Demokrasi Ekonomi dipilih, karena mempunyai ciri-ciri positif yang
diantaranya adalah (Suroso, 1993) :
- Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak,
dikuasai oleh negara.
- Bumi,
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Sumber-sumber
kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga
perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada
lembaga-lembaga perwakilan pula.
- Warga
negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta
mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Hak
milik perorangan diakui dan pemanfaatnnya tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan masyarakat.
- Potensi,
inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam
batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- Fakir
miskin serta anak terlantar, dipelihara oleh pemerintah.
Sistem perekonomian di Indonesia sangat menentang adanya
sistem Free Fight
Liberalism, Etatisme
(Ekonomi Komando) dan Monopoli,
karena sistem ini memang tidak sesuai dengan sitem ekonomi yang dianut
Indonesia (bertentangan).
Free fight liberalism : Sistem kebebasan usaha yang tidak
terkendali, sistem ini dianggap tidak cocok dengan
kebudayaan Indonesia dan berlawanan dengan semangat gotong-royong yang
tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33, dan dapat mengakibatkan semakin besarnya jurang pemisah
antara yang kaya dengan yang miskin.
Etatisme : Suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negarasebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang
menggerakkan seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol
secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Keikutsertaan pemerintah
yang terlalu dominan juga dapat mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat
untuk dapat berkembang dan bersaing sehat.
Monopoli : suatu bentuk pemusatan ekonomi pada satu kelompok tertentu,
sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti
keinginan sang monopoli.
Meskipun pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem
ekonomi pancasila, ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’, namun bukan
berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di
Indonesia. Awal tahun1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti
sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga
dengan sistem etatisme, pernah juga memberi corak perekonomian di tahun
1960-an sampai dengan pada masa orde baru.
2. Pemerintahan Orde Baru
Orde Baru adalah sebutan bagai masa pemerintahan Presiden
Soeharto. Orde Baru menggantikan pemerintahan Orde Lama yang di pimpin oleh
Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu
tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek
korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat
yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa
jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara
berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
Politik Presiden Soeharto memulai "Orde Baru"
dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar
negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa
jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan
Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19
September1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk
melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam
kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28
September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama
kalinya.
Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat
tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik - di Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait
dengan Partai
Komunis Indonesia. Sanksi
kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah
Militer Luar Biasa untuk
mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan
digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.
Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam
dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan
dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde
Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan
menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer
namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak
berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan
militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan
aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang
adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada
Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian
sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang
besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan
dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak
tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia
dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga
menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan
hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini
diperjuangkan oleh komunitas china indonesia terutama dari komunitas pengobatan
china tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat
yang mereka buat yang hanya bisa di tulis dengan bahasa mandarin. Mereka pergi
hingga ke Makhamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung indonesia waktu itu memberi
izin dengan catatan bahwa china indonesia bejanji tidak menghimpun kekuatan
untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Untuk keberhasilan
ini kita mesti memberi penghormatan bagi Ikatan Naturopatis Indonesia ( I.N.I )
yang anggota dan pengurus nya pada waktu itu memperjuangkan hal ini demi
masyarakat china indonesia dan kesehatan rakyat indonesia. Hingga china
indonesia mempunyai sedikit kebebasan dalam menggunakan bahasa Mandarin.
Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang
diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam
bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer indonesia dalam
hal ini adalah ABRI meski beberapa orang china indonesia bekerja juga di sana.
Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan
pengakuan pemerintah.
Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya
ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia
dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal,
kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang,
yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang
sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.
Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.
Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.
v Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru
1.
Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun
1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
2.
Sukses transmigrasi
3.
Sukses KB
4.
Sukses memerangi buta huruf
5.
Sukses swasembada pangan
6.
Pengangguran minimum
7.
Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)\
8.
Sukses Gerakan Wajib Belajar
9.
Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
10.
Sukses keamanan dalam negeri
11.
Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
12.
Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
v Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
1.
Semaraknya
korupsi, kolusi dan nepotisme
2.
Pembangunan
Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat
dan daerah, sebagian lagi disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar
disedot ke pusat.
3.
Munculnya
rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama
di Aceh dan Papua.
4.
Kecemburuan
antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan
pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertannya.
5.
Bertambahnya
kesenjangan sosial diakibatkan karena perbedaan pendapatan yang tidak merata
bagi yang kaya dan yang miskin.
6.
Pelanggaran
HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa).
7.
Kritik
dibungkam dan oposisi diharamkan.
8.
Kebebasan
pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.
9.
Penggunaan
kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “penembakan
misterius”.
10.
Tidak
ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).
11.
Menurut
kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit ‘Asal Bapak Senang’, hal
ini adalah kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif
negara pasti hancur.
12.
Menurunnya
kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang
memperhatikan kesejahteraan anak buah.
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan
dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai
kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas
ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan
perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para
mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa
yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah
MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil
Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah
adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia
terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus
memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat.
Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya
kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan
utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi
besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu
terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas
Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah
Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat
mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan
Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan
mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga
akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU
Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi.
Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri
menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut
menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai
tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi".
3. Pemerintahan Reformasi
Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan
diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada
wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde
Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai
Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan
rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak
dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya
kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses
pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap
media massa dan kebebasan berekspresi.
Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan
koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar
Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik
dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa
petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman
Wahid. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru
muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah
atau menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang
terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi
politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta
telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk
dalam jabatan struktural.
Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada
lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
a. masa depan Reformasi;
b. masa depan ABRI;
c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam
rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.
a. Kebijakan dalam bidang politik
Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang
masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut
ini tiga undang-undang tersebut.
1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai
politik
2. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan
Umum.
3. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan
dan Kedudukan DPR/MPR.
b. Kebijakan dalam bidang ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor
perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali.
Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan
dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada
pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga
diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara
menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d. Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan
pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu
tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan
Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan
diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan
untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan
pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat
tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia.
Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor
Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste
dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.
2.3
PDB Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekoomi
2.3.1 Pengertian Gross Domestic
Product, Produk Domestik Bruto, GDP
Gross Domestic Product (GDP) atau produk
domestik bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam
jangka waktu setahun. GDP tidak mempertimbangkan kebangsaan
perusahaan atau warga negara yang menghasilkan barang atau jasa negara
tersebut. GDP dihitung berdasarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh
warga negara yang berdomisili di negara tersebut, baik pribumi
maupun warga negara asing.
Nilai
GDP dapat dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku atau harga dasar yang
konstan. GDP nominal mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan harga yang
berlaku di pasar pada tahun tersebut. Sedangkan GDP riil mengukur nilai barang
dan jasa akhir dengan menggunakan harga yang tetap.
GDP
yang dihitung berdasarkan pengeluaran terdiri dari empat komponen utama yaitu
konsumsi dinotasikan C, investasi dinotasikan I, pembelian oleh pemerintah
dinotasikan G, dan total bersih ekspor atau ekspor neto dinotasikan dengan X –
M. Notasi X untuk ekspor dan M untuk impor. Ekspor neto (X – M) menunjukkan
selisih antara nilai ekspor dan impor. Bentuk aljabar dari GDP dapat ditulis
sebagai berikut:
Y
= C + I + G + (X – M)
Y
= GDP
Konsumsi,
investasi, pembelian pemerintah dan ekspor berkorelasi positif dengan GDP.
Sedangkan impor berkorelasi negatif. Setiap kenaikan komponen-komponen yang
berkorelasi positif akan menaikan nilai GDP. Sedangkan kenaikan komponen yang
berkorelasi negatif akan menurunkan nilai GDP.
Setiap
kenaikan konsumsi, investasi dan pembelian pemerintah maupun ekspor cederung
meningkatkan nilai GDP. Sedangkan peningkatan impor cenderung menurunkan GDP.
Dengan demikian peningkatan GDP dapat dilakukan dengan meningkatkan
komponen-komponen yang berkorelasi positif dan menurunkan komponen yang
berkorelasi negatif.
Pendapatan
pribadi berkorelasi positif terhadap besarnya nilai konsumsi. Naiknya
pendapatan akan meningkatkan nilai komsumsi rumah tangga. Ketika komsumsi rumah
tangga naik, maka GDP cenderung naik. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan GDP
dapat terjadi ketika pendapat pribadi naik.
Investasi
dipengaruhi oleh tingkat pengembalian modal dan tingkat bunga. Para pemilik
modal akan berinvestasi jika tingkat pengembalian modal lebih besar daripada
tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi menyebabkan investasi menjadi tidak
menarik atau tidak menguntungkan. Ketika tingkat bunga tinggi sebagian modal
digunakan untuk mencari keuntungan dari tingkat bunga melalui deposito atau
tabungan. Tingkat bunga tinggi pada akhir akan mengurangi jumlah modal yang
diinvestasikan. Jika pengeluaran investasi berkurang, maka GDP cenderung
menurun. Hal ini menjelaskan bahwa ketika tingkat bunga tinggi, dan deposito
lebih menarik bagi para investor, maka GDP akan cenderung turun .
Pembelian
pemerintah adalah nilai barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat dan
daerah. Contoh pembelian pemerintah adalah pembelian peralatan militer,
pembangunan sarana umum, jalan, gaji pegawai dan jasa yang diberikan oleh
pemerintah. Pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh pendapatan pemerintah dari
pajak dan pendapatan bukan pajak, seperti perusahaan milik pemerintah. Jika
pengeluaran pemerintah turun, maka GDP cenderung turun. Hal ini menjelaskan
bahwa jika pendapatan pemerintah naik dan pembelian juga naik maka nilai GDP
akan naik.
Karena
salah satu pendapatan pemerintah adalah pajak, dan jika pendapatan dari
pajak naik, kemudian pemerintah membelanjakan pandapatan dari pajak ini, maka
naiknya pajak akan cenderung meningkatkam GDP.
Ekspor
neto yang dinotasikan dengan (X – M) adalah neraca perdagangan yang menunjukkan
penerimaan bersih dari transaksi internasional. Perubahan arah neraca
perdagangan akan mempengaruhi perubahan GDP. Nilai impor lebih besar daripada
ekspor menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit. Artinya nilai ekspor
neto adalah negatif. Defisit neraca perdagangan cenderung menurunkan nilai GDP.
Hal menjelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan GDP dapat dilakukan dengan
peningkatan ekspor dan penurunan impor.
2.3.2 Pertumbuhan
dan struktur Ekonomi
A.
Pertumbuhan
Ekonomi
Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi
itu adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk
menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan
ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan
ideologi yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen yaitu :
a.
Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa
terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang;
b.
Teknologi maju merupakan faktor dalam
pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam
penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; dan
c.
Penggunaan teknologi secara luas dan
efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga
inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan
nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi
peningkatan GNP riil di wilayah tersebut.
Untuk dapat meningkatkan pendapatan
nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat
penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu
tidak mengherankan jika pada awal pembagnunan ekonomi suatu Negara, umumnya
perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk
Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan
tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa
penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan
ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju
pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat
tercapai.
Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan
tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah
pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan
program pembangunan sosial.
B. Struktur
Ekonomi
Struktur ekonomi dipergunakan untuk
menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu
perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan
paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu
perekonomian.
Dimaksudkan dengan sektor ekonomi yang
dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata
pencaharian sebagian terbesar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang
terbesar. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang
memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan
yang tinggi, yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.
Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat berdasarkan
empat macam sudut tinjauan yaitu:
1.
Tinjauan makro-sektoral
Sebuah perekonomian dapat berstruktur, misalnya agraris (agricultural), industrial (industrial), atau niaga (commercial), tergantung pada sektor
produksi apa/ mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan.
2.
Tinjauan keruangan (spasial)
Suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur
kedesaan/tradisional dan berstruktur kekotaan/modern. Hal itu bergantung apakah
wilayah pedesaan dengan teknologinya yang tradisional yang mewarnai kehidupan
perekonomian itu, ataukah wilayah perkotaan dengan teknologinya yang sudah
relatif modern yang mewarnainya.
3.
Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan
Suatu perekonomian dapat menjadi perekonomian yang
berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis. Tergantung pada siapa atau kalangan
mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan.
4.
Tinjauan birokrasi pengambilan
keputusannya
Dengan sudut tinjauan ini dapat dibedakan antara struktur
ekonomi yang sentralistis dan yang desentralistis.
Ditinjau secara makro-sektoral struktur
ekonomi Indonesia sesungguhnya masih dualistis. Sumber mata pencaharian utama
sebagian besar penduduk masih sektor pertanian. Dalam kaitan ini berarti
struktur tersebut masih agraris. Akan tetapi penyumbang utama pendapatan nasional
adalah sektor industri pengolahan. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut
sudah industrial. Semua itu berarti bahwa secara makro-sektoral ekonomi
Indonesia baru bergeser dari struktur agraris ke struktur yang industrial.
Pergeseran struktur ekonomi secara
makro-sektoral ini senada dengan pergeserannya secara spasial, perekonomian
telah bergeser dari semula berstruktur kedesaan/tradisional menjadi kini
berstruktur kekotaan/modern. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh
lebih pesat daripada di desa-desa. Porsi penduduk yang tinggal di kawasan
pedesaan menjadi lebih sedikit bukan semata-mata karena urbanisasi, tetapi juga
karena mekar dan berkembangnya kota-kota. Kehidupan sehari-hari yang semakin
modern tercermin tidak saja dari perilaku konsumsi masyarakat, tapi juga dari
teknologi produksi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan.
2.3.3
Faktor-faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi indonesia
Faktor-faktor penentu
prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia Secara garis besar, terdapat sedikitnya 2
(dua) faktor yang menentukan prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun
kedua faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal.
1.
Faktor Internal Krisis ekonomi pada
tahun 1998 yang disebabkan oleh buruknya fundamental ekonomi nasional, serta
lambatnya proses pemulihan ekonomi nasional pasca peristiwa tersebut
menyebabkan banyak investor asing yang enggan (bahkan hingga sampai saat ini)
menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian proses pemulihan serta perbaikan
ekonomi nasional juga tidak disertai kestabilan politik dan keamanan yang
memadai, penyelesaian konflik sosial , serta tidak adanya kepastian hukum.
Padahal faktor-faktor non ekonomi inilah yang merupakan aspek penting dalam
menentukan tingkat resiko yang terdapat di dalam suatu Negara untuk menjadi
dasar keputusan bagi para pelaku usaha atau investor terutama asing, untuk
melakukan usaha atau menginvestasikan modalnya di Negara tersebut. 2
2.
.Faktor Eksternal Kondisi perdagangan
dan perekonomian regional serta dunia merupakan faktor eksternal yang sangat
penting untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Mengapa kondisi
perdagangan dan perekonomian regional atau dunia tersebut dinilai penting?
Sebab, apabila kondisi perdagangan dan perekonomian Negara-negara
tersebut terutama mitra Indonesia sedang melemah, maka akan berdampak
pula pada proses pemulihan yang akan semakin mengulur waktu dan akibatnya dapat
menghambat kemajuan perekonomian di Indonesia. Selain itu, terdapat juga
beberapa faktor yang dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi
suatu negara, yaitu:
1.
Faktor Sumber Daya Manusia Sama halnya
dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM.
Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat
lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya
manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk
melaksanakan proses pembangunan.
BAB
III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta
menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam
suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsure manusia
sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek dan seperangkat kelembagaan
yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Sistem Ekonomi dibagi
menjadi dua, yaitu system ekonomi kapitalisme dan system ekonomi kapitalis.
Adapun
sejarah ekonomi Indonesia, setiap periode pemerintahan orde lama, orde baru dan
reformasi. Pada masa kependudukan jepang ekonomi rakyat melemah. Lemahnya
ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami
kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi
menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi
perang.
Gross Domestic Product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang
dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu
negara dalam jangka waktu setahun.GDP tidak mempertimbangkan
kebangsaan perusahaan atau warga negara yang menghasilkan barang atau jasa
negara tersebut.GDP dihitung berdasarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan
oleh warga negara yang berdomisili di negara tersebut, baik pribumi
maupun warga negara asing.
DAFTAR
PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar